Kamis, 08 Maret 2018

Syarat Pemilih Pada Pemilu Kada 2018

Tags


Tahun 2018 merupakan tahun pilkada untuk Indonesia. Beberapa pemilihan daerah akan digelar secara serentak. Salah satu syarat terlaksananya pemilihan kepala daerah secara serentak ini tentunya dengan adanya pemilih. Fungsi dari pemilih dalam pilgub adalah untuk memberikan suara kepada calon yang dijagokan untuk memimpin daerah tempat mereka tinggal. Namun, tidak lantas sembarangan orang dapat menjadi pemilih dan memberikan suaranya pada gelaran pemilihan gubernur. Para pemilih harus memenuhi syarat-syarat tertentu untuk dapat memberikan suaranya secara sah kepada calon yang diinginkan, yakni :

1. Berstatus WNI

Pemilih wajib merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan melalui beberapa dokumen, utamanya KTP atau Kartu Tanda Penduduk. Jika berstatus sebagai Warga Negara Asing, maka dia tidak memiliki hak pilih.

2. Domisili asli daerah tersebut

Khusus untuk pilgub, pemilih baru akan diberikan hak pilih bila domisili yang tertera pada KTP beralamatkan daerah tersebut. Bila alamat yang tertera di KTP berbeda dengan daerah tempat tinggal saat ini, maka secara otomatis pemilih harus mengikuti pemilihan kepala di daerah asal sesuai identitas pengenal.

3. Cukup umur

Mengingat syarat untuk menjadi pemilih salah satunya adalah dengan memiliki KTP, maka secara otomatis mereka yang berusia di bawah tujuh belas tahun dan tidak atau belum memiliki kartu identitas penduduk tersebut tidak akan terdaftar sebagai calon pemilih. Secara psikologis, pemilih yang sudah berusia tujuh belas tahun dianggap cukup matang untuk memberikan suara secara independen dengan sedikit sekali kemungkinan terpengaruh oleh orang lain.

Tugas Pemilih 

Banyak orang berpikir bahwa tugas pemilih sangat sederhana, yakni cukup memberikan suara kepada pasangan calon yang dikehendaki untuk memenangkan pemilu. Namun, sebenarnya pemilih memiliki kewajiban lebih dari itu. Dengan kata lain, pemilih diwajibkan untuk berperan lebih aktif dalam gelaran pemilu maupun pilgub dengan melakukan hal-hal berikut ini :
  • Pemilih wajib untuk melakukan observasi kepada para pasangan calon sebelum menjatuhkan pilihan kepada salah satunya. Observasi tersebut meliputi kepribadian, rekam jejak, dan utamanya visi serta misi dari para bakal calon untuk daerah tersebut apabila terpilih nanti. Dengan demikian, pemilih dapat memberikan suara kepada pasangan yang tepat untuk mewujudkan masa depan daerah yang lebih baik.
  • Pemilih harus bersikap jujur dan menolak segala bentuk money politic yang menjadi salah satu metode pasangan calon untuk membujuk orang-orang memberikan suara kepada mereka. Jika perlu, apabila pemilih mengetahui terjadinya praktek semacam itu, harus langsung melaporkannya kepada pihak berwenang, dalam hal ini KPU, untuk ditindaklanjuti. Sebab, dalam politik, uang merupakan tindakan yang dilarang dalam pemilu maupun pilgub dan telah diatur oleh undang-undang, sehingga pasangan calon yang melanggar dapat didiskualifikasi sekaligus menjalani proses hukum negara.

Hal Yang Perlu Diwaspadai Para Pemilih

Ketika gelaran Pilkada 2018 resmi dimulai, para pemilih yang merupakan tokoh sentral dalam penentuan hasil merupakan pihak yang harus sangat berhati-hati, karena para pasangan calon tidak akan tinggal diam dan cenderung melakukan banyak “serangan” untuk meraih simpati dan dukungan dari masyarakat.

1. Serangan Fajar

Salah satu jenis serangan yang paling populer setiap kali pemilu digelar adalah “serangan fajar”, di mana ketika para calon pemilih membuka pintu di pagi hari akan mendapatkan paket misterius di depan rumah. Kadang berupa amplop berisi uang dan nama pasangan yang harus dipilih saat pencoblosan sekaligus menjadi sponsor aksi tersebut, ada pula yang mengirimkan sembako lengkap dengan catatan untuk memilih bakal calon “penyumbang” kebutuhan-kebutuhan pokok itu. 

2. Black campaign

Kampanye hitam juga akan bermunculan ketika pilkada dimulai dan mencapai klimaksnya setelah gelaran selesai. Para pasangan calon saling berusaha menjatuhkan dengan fitnah-fitnah keji. Termasuk di dalamnya permasalahan pribadi maupun memanfaatkan unsur SARA yang sangat sensitif dan akhirnya menggiring opini publik yang merugikan kandidat lain. Sebagai pemilih harus pandai memilah informasi agar tidak sampai terpengaruh yang kemudian di lain hari baru diketahui berita tersebut tidak benar sama sekali. 

Partisipasi Aktif Pemilih Dalam Pemilu

Menilik pentingnya posisi pemilih dalam gelaran pemilihan kepala daerah serentak maka wajib pula bagi mereka untuk berperan aktif dalam proses pemilihan yang digelar. Hal pertama yang dapat mereka lakukan adalah mendaftarkan sendiri sebagai pemilih apabila warga lain sudah mendapatkan tanda pengenal pemilih dan menjadi satu-satunya yang belum memilikinya. Dengan mendatangi KPU setempat untuk mendaftar, maka panitia dapat melakukan pemeriksaan ulang dan akan memberikan tanda pengenalnya bila warga yang bersangkutan memenuhi segala persyaratan untuk menjadi pemilih. Sekaligus pula dapat memeriksa apakah terjadi sabotase sistem di mana seharusnya warga tersebut sudah mendapatkan tanda pengenal namun tidak sampai di tangan akibat dicurangi oleh oknum-oknum guna mengakali jumlah suara yang didapatkan oleh salah satu calon.

Bentuk partisipasi aktif yang kedua adalah dengan segera melaporkan bila menemukan tindakan pelanggaran pasangan calon, baik politik uang, kampanye hitam, maupun dari hal yang paling sederhana seperti tetap memasang atribut kampanye pada masa tenang yang jelas-jelas menyalahi aturan. Tindakan semacam itu banyak dilakukan secara gerilya oleh tim sukses pasangan calon, baik dengan atau tanpa persetujuan kandidat. Target utamanya adalah masyarakat, sehingga jelas bahwa hanya para oknum dan calon pemilih yang mengetahuinya. Jadi, hanya mereka juga yang dapat menangkap basah serta melaporkan tindak kecurangan tersebut kepada pihak pengawas dari KPU.

Langkah ketiga adalah dengan mengawal dari awal hingga akhir proses pemungutan serta penghitungan suara. Meskipun tidak bertindak sebagai saksi, pemilih juga sebaiknya mengikuti proses penghitungan suara yang dilakukan guna meminimalisir kemungkinan terjadinya kecurangan oleh oknum-oknum tertentu. Setelah penghitungan selesai hingga kemudian pemenang pilgub diumumkan secara resmi, para pemilih harus bersikap tetap netral dan tenang bila pasangan yang dijagokan tidak memenangkan pemilihan umum. Hal ini untuk mencegah terjadinya tindak anarkis juga dari para pendukung militan atau oknum-oknum yang dengan sengaja menyulut emosi massa karena tidak menerima kekalahan dalam pemilu yang diikuti tersebut. 

Kesimpulan

Daripada hanya menuntut dan menyalahkan pemerintah atas kebijakan ini dan itu, sebaiknya masyarakat berperan aktif pula dalam gelaran pemilu agar memiliki pemimpin yang benar-benar bekerja untuk rakyat. Tentu saja penting untuk memahami rencana jangka panjang dari calon pasangan jika berhasil duduk pada tampuk kepemimpinan. Pastikan bahwa rencana tersebut bukan sekedar janji kosong supaya dipilih oleh masyarakat. Jika perlu, para pemilih berhak mengajukan kontrak di dunia politik dengan pasangan calon yang menyatakan kesiapaan mereka untuk mundur dari jabatan bila segala ucapan selama masa kampanye tidak direalisasikan setelah beberapa lama periode jabatan berlangsung. Tidak ada yang salah bila pemilih mengajukan perjanjian hitam di atas putih yang memiliki kekuatan hukum guna mendapatkan hak-hak sebagai warga yang telah menyumbangkan suara kepada pasangan calon terpilih tersebut.

Blogger
Disqus
Pilih Sistem Komentar Yang Anda Sukai

Tidak ada komentar